Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, bersama tujuh pejabat lain kini berstatus terdakwa dan menunggu jadwal sidang perdana.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan pelimpahan berkas perkara tersebut melalui keterangan tertulis pada Senin, 19 Oktober 2026. Perkara itu berkaitan dengan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), khususnya dalam pengurusan izin tinggal WNA.
Pelimpahan ke pengadilan menandai beralihnya penanganan perkara dari tahap penyidikan ke persidangan. Namun, dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada para terdakwa masih harus diuji melalui proses hukum dan belum menjadi putusan bersalah.
Lima berkas perkara menanti jadwal sidang
Dalam perkara ini, KPK menyusun lima berkas dakwaan. Silmy Karim, Jaya Saputra, Ronald Arman Abdullah, dan Saffar Muhammad Godam masing-masing didakwa dalam berkas tersendiri. Sementara itu, Tessar Bayu Setyaji, Bagus Bramantyo, Juniadi Sri Priambudi, dan Gusti Benardiansyah didakwa bersama dalam satu berkas.
Para terdakwa lainnya merupakan pejabat atau pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. Saffar Muhammad Godam pernah menjabat Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi periode 2024-2025. Jaya Saputra tercatat sebagai Direktur Izin Tinggal, sedangkan Bagus Bramantyo dan Tessar Bayu Setyaji merupakan kepala subdirektorat di bidang izin tinggal.
Ronald Arman Abdullah pernah menjabat Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat pada 2024-2025 dan Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat pada 2025-2026. Juniadi Sri Priambudi adalah Ketua Tim Alih Status Izin Tinggal Terbatas (ITAS), sementara Gusti Benardiansyah merupakan staf pada Subdirektorat Izin Tinggal.
Budi mengatakan dakwaan terhadap para terdakwa menggunakan Pasal 12 huruf e dan Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut menjadi dasar dakwaan dalam lima berkas yang telah dilimpahkan ke pengadilan.
“JPU KPK masih menunggu penetapan majelis hakim terkait jadwal sidang perdana,” kata Budi.
KPK akan menguji konstruksi perkara dan barang bukti
Di persidangan, jaksa KPK berencana memaparkan konstruksi perkara, alat bukti, serta keterangan saksi yang dinilai relevan. Keterangan dan bukti itu akan disampaikan di hadapan majelis hakim untuk menguji dugaan tindak pidana yang diajukan dalam dakwaan.
KPK juga meminta masyarakat mengawal proses persidangan secara objektif dan konstruktif. Menurut Budi, perkara ini menyangkut integritas pelayanan keimigrasian yang berkaitan langsung dengan kepentingan publik.
Kasus tersebut bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 2-3 Juni 2026. Dalam operasi itu, KPK menangkap 18 orang. Silmy termasuk di antara mereka dan disebut menyerahkan diri.
Dalam penyidikan, KPK turut mengamankan barang-barang yang diduga terkait atau merupakan hasil tindak pidana korupsi dengan nilai total mencapai Rp 17,5 miliar. Barang bukti yang disebutkan meliputi tujuh mobil, 15 sepeda motor, 11 sepeda, saldo rekening bank, aset kripto, serta sejumlah mata uang asing.
KPK sebelumnya menetapkan Silmy dan tujuh pejabat imigrasi lainnya sebagai tersangka pada 4 Juni 2026. Kini, setelah berkas perkara dilimpahkan, penilaian atas dakwaan dan bukti akan berlangsung di ruang sidang. Penetapan majelis hakim dan jadwal sidang perdana menjadi tahap berikutnya yang ditunggu, sementara fakta perkara akan dibuka dan diuji melalui proses persidangan.