Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengatakan enam saksi dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto merupakan personel tim monitoring. Mabes Polri mengajukan permohonan perlindungan mereka kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sebagaimana disampaikan Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR pada Kamis (12/11/2026).
Menurut Suyudi, keenam personel itu berasal dari Bagian Monitoring Center. Mereka disebut menjalankan tugas setelah mendapat perintah dari sejumlah pejabat, termasuk eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan pihak lain yang kini terkait dalam perkara tersebut.
Permohonan perlindungan itu diajukan penyidik pada Jumat, 6 November 2026. Pada tanggal yang sama, penyidik berkoordinasi dengan LPSK dan memeriksa enam saksi dari Bagian Monitoring. Pengajuan tersebut belum berarti perlindungan telah diberikan; LPSK masih menelaah permohonan yang masuk.
Enam saksi berasal dari Bagian Monitoring
Suyudi menjelaskan perkara dugaan penyadapan berlangsung pada 2025 hingga 2026. Saat itu, Irjen Ahrie Sonta menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring. Ia disebut memerintahkan penyadapan secara lisan, tanpa surat permohonan dari penyidik.
Kapolri menyatakan sejumlah nomor telepon kemudian disadap tanpa keterkaitan dengan prosedur penegakan hukum. Pada Oktober 2026, Ahrie juga disebut memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan instruksi penyadapan.
Suyudi mengatakan perintah tersebut disertai penghapusan data hasil penyadapan dari sistem LIMS dan Penlinks X (PLX). Keadaan itu menimbulkan kecurigaan di kalangan personel Bagian Monitoring. Mereka kemudian melaporkan perkara tersebut ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Bareskrim Polri.
Uraian mengenai perintah dan penghapusan data itu disampaikan Kapolri dalam rapat dengan DPR. Statusnya merupakan keterangan terkait penyidikan yang sedang berjalan. Peran masing-masing pihak dan rangkaian peristiwa selanjutnya masih menjadi bagian dari proses hukum.
LPSK menerima delapan permohonan perlindungan
Di sisi lain, LPSK menyebut telah menerima delapan permohonan perlindungan terkait perkara tersebut. Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati mengatakan seluruh pemohon saat ini berstatus sebagai saksi. Hingga Kamis (12/11), belum ada permohonan dari pihak yang mengajukan diri sebagai justice collaborator atau saksi pelaku.
Jumlah delapan itu bertambah setelah LPSK menerima dua pengajuan baru, menyusul enam permohonan sebelumnya. Wakil Ketua LPSK Wawan Fahrudin menyampaikan penambahan tersebut pada Rabu (11/11). Dengan demikian, angka enam yang disampaikan Kapolri merujuk pada personel tim monitoring yang permohonannya diajukan Mabes Polri, sedangkan delapan merupakan jumlah keseluruhan permohonan yang diterima LPSK.
LPSK masih menelaah seluruh permohonan dan berkoordinasi dengan penyidik untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Dalam menilai kebutuhan perlindungan, lembaga itu mempertimbangkan pentingnya keterangan saksi, tingkat ancaman yang dihadapi, serta situasi khusus yang dialami saksi atau korban.
Sri menyatakan LPSK tetap membuka peluang menerima permohonan dari pihak dengan status berbeda, termasuk justice collaborator, seiring perkembangan perkara. Namun, sampai saat ini belum ada pihak yang mengajukan perlindungan dengan status tersebut.
Empat jenderal ditetapkan sebagai tersangka
Bareskrim Polri telah menetapkan empat jenderal sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo. Mereka adalah eks Kapolri yang juga disebut menjabat Kepala Kantor Staf Presiden, Jenderal Listyo Sigit Prabowo; Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution; eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso; serta eks Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri Irjen Slamet Uliandi.
Para tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan, yakni Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 ayat 1 dan 2 KUHP, serta Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sumber menyebut tiga tersangka, selain Slamet, telah ditahan di Rumah Tahanan Mako Brimob Mabes Polri.
Temuan awal polisi juga menyebut dugaan penyadapan tidak hanya menyasar Prabowo. Sejumlah menteri, tokoh politik, pengusaha, media, dan tokoh masyarakat disebut termasuk pihak lain yang menjadi korban. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya menyebut tindak pidana tersebut sebagai bentuk makar.
Penelaahan LPSK dan penyidikan Bareskrim akan menentukan langkah perlindungan bagi para saksi serta perkembangan perkara berikutnya. Untuk saat ini, permohonan masih diproses dan belum ada keputusan yang diumumkan mengenai pemberian perlindungan maupun pengajuan status justice collaborator.