Siaran Langsung Berita Terkini Indonesia

Ekonomi

OJK Denda ASLI dan Mantan Direksi, Total Sekitar Rp2,1 Miliar

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi administratif kepada PT Asri Karya Lestari Tbk. (ASLI), tiga direksi yang menjabat pada periode terkait, serta akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan perusahaan. Sanksi terhadap emiten terafiliasi Haji Isam itu diumumkan pada Jumat, 6 November 2026, menyusul temuan ketidaksesuaian penyajian dan pengakuan aset material.

Dalam rincian yang disampaikan, ASLI dikenai denda Rp1,35 miliar, sementara tiga direksinya harus membayar denda Rp645 juta secara tanggung renteng. Jumlah kedua sanksi tersebut mencapai Rp1,995 miliar, mendekati Rp2,1 miliar sebagaimana dilaporkan. OJK juga menjatuhkan sanksi kepada akuntan publik yang mengaudit laporan perseroan, meski rincian sanksinya tidak tercantum dalam informasi yang tersedia.

OJK soroti aset dalam tiga laporan keuangan ASLI

Temuan regulator berkaitan dengan aset material yang disajikan dalam laporan keuangan tengah tahunan (LKTT) 2024, laporan keuangan tahunan (LKT) 2024, dan LKTT 2025. OJK menilai nilai maupun informasi mengenai aset tersebut tidak dapat diyakini berdasarkan dokumen pendukung.

Penilaian itu menjadi dasar sanksi kepada perseroan. Dalam pelaporan keuangan, aset material bukan sekadar angka yang dicantumkan dalam laporan. Nilai dan keterangan yang disajikan perlu didukung dokumen yang dapat menjadi dasar untuk menilai keandalannya.

OJK menyatakan pelanggaran tersebut bertentangan dengan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal serta ketentuan terkait penyajian laporan keuangan dan standar akuntansi. Ketentuan yang disebut mencakup PSAK 201 tentang Penyajian Laporan Keuangan dan PSAK 216 tentang Aset Tetap.

Dengan merujuk pada aturan pasar modal dan standar akuntansi itu, sanksi tidak hanya diarahkan pada perusahaan sebagai penerbit laporan. Tanggung jawab juga dikenakan kepada pihak yang menjabat sebagai direksi ketika laporan-laporan tersebut disusun dan disampaikan.

Tiga direksi dikenai denda tanggung renteng

OJK menjatuhkan denda Rp645 juta secara tanggung renteng kepada Sulistiono, Yudra Saputra, dan Didik Hariyanto. Ketiganya merupakan direksi ASLI selama periode LKTT 2024, LKT 2024, dan LKTT 2025.

Istilah tanggung renteng menunjukkan bahwa kewajiban pembayaran denda dibebankan kepada para pihak secara bersama-sama. Dalam kasus ini, regulator menilai ketiga direksi bertanggung jawab atas ketidaksesuaian pengakuan aset material yang nilai dan informasinya tidak dapat diyakini berdasarkan dokumen pendukung.

Sementara itu, informasi yang tersedia menyebut akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan ASLI turut terseret dalam sanksi OJK. Namun, tidak terdapat keterangan lebih lanjut mengenai besaran denda maupun bentuk sanksi yang dikenakan kepada auditor tersebut.

ASLI termasuk dalam sanksi untuk tujuh emiten

Sanksi terhadap ASLI merupakan bagian dari tindakan OJK terhadap tujuh emiten yang diumumkan pada hari yang sama. Enam perusahaan lain yang disebut ialah PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), PT Adhi Commuter Properti Tbk. (ADCP), PT Widodo Makmur Unggas Tbk. (WMUU), PT Kalbe Farma Tbk. (KLBF), PT Enseval Putera Megatrading Tbk. (EPMT), dan PT Limas Indonesia Makmur Tbk. (LMAS).

LMAS disebut tengah beranjak delisting. Namun, informasi yang tersedia tidak memerinci bentuk pelanggaran maupun besaran sanksi untuk masing-masing emiten tersebut. Karena itu, rincian kasus ASLI menjadi bagian yang paling jelas dalam pengumuman yang dirangkum.

Kasus ini menempatkan keandalan dokumen pendukung dan keterbukaan laporan keuangan sebagai sorotan utama. Bagi investor, informasi mengenai aset perusahaan menjadi salah satu dasar untuk membaca kondisi emiten. Ke depan, perhatian akan tertuju pada tindak lanjut atas sanksi OJK dan kualitas informasi yang disampaikan perusahaan dalam laporan berikutnya.

Siaranpublik