Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha 15 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) sepanjang 2026 hingga 25 September. Bank-bank tersebut berada di sejumlah wilayah, mulai dari Sumatra dan Jawa hingga Bali.
Daftar itu mencakup bank yang izin usahanya dicabut sejak Januari. Yang terakhir tercatat adalah BPRS Musyarakah Ummat Indonesia di Tangerang, Banten, berdasarkan keputusan OJK tertanggal 25 September 2026.
Meski judul pemberitaan merujuk kondisi hingga akhir Oktober, daftar yang dirinci dalam bahan berita berakhir pada 25 September. Tidak ada bank lain yang disebut setelah tanggal tersebut.
Daftar 15 BPR dan BPRS yang izinnya dicabut
Pencabutan izin berlangsung bertahap sepanjang tahun. Januari dan Februari masing-masing mencatat dua bank, disusul dua bank pada Maret. Setelah jeda pada Mei, OJK mencabut izin satu bank pada April dan satu lagi pada Juni.
Berikut daftar bank, lokasi, dan tanggal pencabutan izin sebagaimana tercantum dalam sumber:
- PT BPR Suliki Gunung Mas, Sumatra Barat — 7 Januari 2026.
- PT BPR Prima Master Bank, Surabaya, Jawa Timur — 27 Januari 2026.
- Perumda BPR Bank Cirebon, Jawa Barat — 9 Februari 2026.
- PT BPR Kamadana, Kabupaten Bangli, Bali — 18 Februari 2026.
- PT BPR Koperindo Jaya, Jakarta Pusat — 9 Maret 2026.
- PT BPR Pembangunan Nagari, Kabupaten Agam, Sumatra Barat — 31 Maret 2026.
- PT BPR Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya, Sumatra Barat — 7 April 2026.
- PT BPR Ceper Permata Artha, Klaten, Jawa Tengah — 25 Juni 2026.
- PT BPR Dwicahaya Nusaperkasa, Batu, Jawa Timur — 3 Juli 2026.
- PT BPR Mataram Mitra Manunggal, Yogyakarta — 7 Juli 2026.
- PT BPR Syariah Hasanah Mandiri, Depok, Jawa Barat — 16 Juli 2026.
- PT BPR Citra Bersada Abad, Bekasi, Jawa Barat — 19 Agustus 2026.
- PT BPRS Gaido Indonesia, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat — 1 September 2026.
- PT BPR Pasarraya Kuta, Bali — 17 September 2026.
- PT BPRS Musyarakah Ummat Indonesia, Tangerang, Banten — 25 September 2026.
Operasional berhenti, penyelesaian ditangani LPS
Pada Juli, tiga bank masuk dalam daftar pencabutan izin. Jumlah yang sama tercatat pada September. Sementara itu, pada Agustus, izin PT BPR Citra Bersada Abad di Bekasi dicabut.
Bank terakhir dalam daftar, BPRS Musyarakah Ummat Indonesia, beralamat di Jalan KH Hasyim Ashari Nomor 8, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang. Pencabutan izinnya ditetapkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-72/D.03/2026.
Setelah izin usaha dicabut, kegiatan operasional bank dihentikan dan kantor tidak lagi melayani masyarakat. Penyelesaian hak dan kewajiban bank dilakukan oleh tim likuidasi yang dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
OJK juga menyatakan direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham bank yang izinnya dicabut tidak boleh melakukan tindakan hukum terkait aset maupun kewajiban bank tanpa persetujuan tertulis dari LPS. Ketentuan tersebut berlaku dalam proses penyelesaian bank setelah operasionalnya dihentikan.
Dengan demikian, jumlah 15 bank dalam daftar ini merujuk pada pencabutan izin hingga 25 September 2026, bukan daftar tambahan sampai 30 Oktober. Perbedaan antara tanggal pada judul pemberitaan dan tanggal terakhir dalam daftar penting diperhatikan saat membaca informasi mengenai penutupan bank.