Jam kerja Indonesia tetap dibatasi 40 jam per minggu, meski kalangan pengusaha mengusulkan penambahan menjadi 45 jam. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan ketentuan 40 jam itu merupakan kesepakatan pemerintah, dunia usaha, dan pekerja. Pernyataan tersebut disampaikan di Jakarta pada Selasa, 7 Oktober 2026, setelah DPR mengesahkan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Usulan penambahan jam kerja sebelumnya disampaikan Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo). Perwakilan asosiasi, Hariyanto, membandingkan waktu kerja di Indonesia dengan Vietnam yang disebut mencapai 48 jam dalam sepekan. Menurutnya, perbedaan itu turut menjadi pertimbangan pengusaha mengusulkan jam kerja 45 jam per minggu.
Namun, usulan tersebut tidak serta-merta mengubah ketentuan yang berlaku. Airlangga menegaskan, jika ada rencana menerapkan jam kerja 45 jam, pelaksanaannya harus mengikuti regulasi perlindungan tenaga kerja.
“Saya rasa sudah kita sepakati di 40 jam (per minggu). Kalau 45 jam (seminggu), ya, ikut regulasi perlindungan tenaga kerjanya,” ujar Airlangga.
Dua skema jam kerja yang berlaku
Ketentuan umum waktu kerja diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Aturan itu menetapkan dua pola kerja, dengan jumlah waktu kerja normal sama-sama 40 jam dalam satu minggu. Perbedaan terletak pada pembagian hari kerja dan lama bekerja setiap hari.
- Perusahaan yang menerapkan enam hari kerja mengatur waktu kerja tujuh jam sehari atau 40 jam seminggu. Pekerja memperoleh satu hari istirahat mingguan.
- Perusahaan dengan lima hari kerja mengatur waktu kerja delapan jam sehari atau 40 jam seminggu. Pekerja memperoleh dua hari istirahat mingguan.
Ketentuan mengenai pola kerja dan istirahat mingguan tersebut tercantum dalam Pasal 21 PP Nomor 35 Tahun 2021. Karena itu, pembahasan tentang penambahan jam kerja tidak hanya menyangkut total waktu dalam seminggu, tetapi juga perlu memperhatikan susunan hari kerja dan hak istirahat pekerja.
PP tersebut juga membuka pengaturan khusus untuk sektor usaha atau jenis pekerjaan tertentu. Dalam kondisi tertentu, perusahaan dapat menerapkan waktu kerja yang lebih pendek atau lebih panjang daripada ketentuan umum. Pelaksanaannya mengikuti ketentuan menteri dan dapat dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
Aturan lembur dan kewajiban perusahaan
Waktu kerja yang melampaui batas normal termasuk kerja lembur. Untuk pola enam hari kerja, lembur dihitung ketika pekerja bekerja lebih dari tujuh jam sehari atau 40 jam seminggu. Pada pola lima hari kerja, batasnya lebih dari delapan jam sehari atau 40 jam seminggu. Bekerja pada hari istirahat mingguan maupun hari libur resmi juga masuk dalam pengaturan lembur.
Lembur tidak dapat diberlakukan begitu saja. Pengusaha harus memberikan perintah dan memperoleh persetujuan pekerja yang bersangkutan. Perintah dan persetujuan itu dapat disampaikan secara tertulis ataupun melalui media digital.
PP Nomor 35 Tahun 2021 membatasi waktu lembur paling lama empat jam dalam sehari dan 18 jam dalam satu minggu. Batas tersebut tidak mencakup lembur yang dilakukan pada hari istirahat mingguan atau hari libur resmi. Jika pekerja diminta melampaui waktu kerja normal, pengusaha pada prinsipnya wajib membayar upah lembur.
Untuk lembur pada hari kerja, jam pertama dibayar sebesar 1,5 kali upah sejam. Setiap jam berikutnya dibayar dua kali upah sejam. Perhitungan lembur pada hari istirahat mingguan atau hari libur resmi memiliki ketentuan tersendiri, yang juga membedakan pola kerja lima dan enam hari.
Pengesahan UU baru tak mengubah batas umum
DPR mengesahkan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna pada Selasa, 6 Oktober 2026. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebut aturan baru itu memperkuat perlindungan bagi pekerja atau buruh, pencari kerja, peserta pemagangan, serta pengusaha. Penguatan juga mencakup pengawasan dan kepastian hukum di bidang ketenagakerjaan.
Sejumlah pokok yang disampaikan pemerintah antara lain perlindungan bagi pekerja perempuan dan penyandang disabilitas, larangan menahan ijazah atau dokumen pribadi dalam proses perekrutan, serta penguatan perlindungan bagi peserta pemagangan. Meski demikian, dalam keterangan yang disampaikan pemerintah, batas umum jam kerja tetap 40 jam per minggu.
Perdebatan mengenai usulan 45 jam kini menempatkan dua hal dalam satu pembahasan: kebutuhan dunia usaha dan perlindungan pekerja. Untuk perubahan kebijakan, rujukannya tetap aturan ketenagakerjaan yang berlaku serta ketentuan pelaksana yang ditetapkan pemerintah. Bagi pekerja dan perusahaan, memahami pola kerja, waktu istirahat, dan hak lembur menjadi penting selama ketentuan tersebut diterapkan.