Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan oleh DPR pada 6 Oktober 2026 memunculkan pertanyaan tentang aturan jam kerja di Indonesia. Di tengah wacana usulan jam kerja 45 jam per minggu, pemerintah menegaskan bahwa ketentuan yang berlaku tetap 40 jam seminggu. Perubahan menjadi 45 jam belum ditetapkan sebagai aturan baru.
Polemik ini penting dibedakan dari pengesahan undang-undang. Usulan yang disampaikan kalangan pengusaha bukan berarti otomatis berlaku setelah DPR mengesahkan beleid. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, disebut meminta publik menunggu Peraturan Pemerintah (PP) untuk memperoleh kejelasan lebih lanjut.
Ketentuan 40 jam masih menjadi acuan
Dalam pembahasan mengenai jam kerja, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyebut pekerja pada umumnya memiliki jam kerja delapan jam sehari atau 40 jam seminggu. Keterangan itu disampaikan saat ia mengulas aturan pemagangan dalam undang-undang yang baru disahkan.
Pemberitaan mengenai usulan jam kerja 45 jam turut memuat penegasan pemerintah bahwa ketentuan umum tetap 40 jam per minggu. Karena itu, pekerja tidak seharusnya menganggap usulan tersebut sebagai perubahan yang sudah berlaku. Rincian penerapan aturan tetap perlu merujuk pada ketentuan resmi yang diterbitkan pemerintah.
Informasi yang tersedia belum menjelaskan secara lengkap bagaimana pengaturan jam kerja akan dirumuskan dalam aturan pelaksana. Yassierli meminta agar publik menunggu PP. Dengan demikian, batas 45 jam masih berada dalam ranah wacana, bukan kepastian hukum yang dapat langsung dijadikan dasar perubahan jadwal kerja.
Usulan 45 jam belum menjadi ketentuan baru
Asosiasi pengusaha sempat dikaitkan dengan usulan jam kerja 45 jam sepekan. Namun, Apindo kemudian meluruskan isu tersebut dan menyebut ada kesalahpahaman. Pemberitaan lain juga menyebut APRISINDO mengusulkan 45 jam, sementara pemerintah menegaskan jam kerja tetap 40 jam.
Perbedaan informasi itu membuat penting untuk memisahkan usulan organisasi dari keputusan pemerintah. Usulan atau penjelasan asosiasi tidak dengan sendirinya mengubah hak dan kewajiban pekerja. Perubahan aturan baru dapat dipastikan setelah dasar hukumnya diterbitkan dan substansinya dapat diperiksa secara utuh.
UU Perlindungan Ketenagakerjaan yang disahkan DPR terdiri atas 23 bab dan 313 pasal. Undang-undang tersebut mengatur berbagai aspek hubungan kerja dan perlindungan pekerja. Namun, jumlah pasal dan pengesahan di rapat paripurna tidak serta-merta menjawab setiap detail teknis, termasuk bagaimana polemik jam kerja 45 jam akan ditangani.
Aturan pemagangan juga menjadi perhatian
Perdebatan jam kerja turut bersinggungan dengan perlindungan peserta magang. Said Iqbal menyatakan pemagangan dalam aturan baru dibatasi maksimal enam bulan dan merupakan pelatihan kerja, bukan hubungan kerja. Ia mengingatkan perlunya batas yang jelas agar peserta magang tidak diperlakukan seperti pekerja tanpa perlindungan yang semestinya.
Menurut Said, jika pekerja pada umumnya menjalani jam kerja hingga 40 jam seminggu, pemagangan semestinya memiliki pengaturan tersendiri. Ia mencontohkan kemungkinan batas 20 jam per minggu atau sekitar empat jam sehari dalam lima hari kerja. Angka tersebut merupakan contoh yang ia sampaikan, bukan ketentuan resmi yang sudah ditetapkan dalam aturan pelaksana.
Ia juga menyoroti risiko pemagangan digunakan untuk menggantikan kebutuhan tenaga kerja. Karena itu, kejelasan mengenai syarat, durasi, dan batas kegiatan peserta magang menjadi penting. Aturan yang tegas dapat membantu membedakan pelatihan kerja dari hubungan kerja, sekaligus mencegah status magang berlangsung tanpa kepastian.
Menunggu aturan pelaksana dan naskah final
Meski undang-undang telah disahkan, Said Iqbal menyebut naskah final masih perlu melalui sinkronisasi antarpasal sebelum dapat diakses sebagai draf akhir. Proses itu diperlukan untuk memastikan tidak ada tumpang tindih aturan maupun perbedaan definisi. Ia memperkirakan sinkronisasi dapat memerlukan waktu paling cepat dua minggu dan umumnya hingga sekitar satu bulan.
Bagi pekerja dan pemberi kerja, langkah paling aman saat ini adalah tidak menyamakan wacana 45 jam dengan aturan yang sudah berlaku. Perhatikan pengumuman resmi mengenai PP dan naskah final undang-undang sebelum mengambil keputusan tentang jadwal kerja atau kebijakan perusahaan. Kejelasan aturan pelaksana akan menentukan bagaimana perlindungan dan pengaturan jam kerja diterapkan di lapangan.