Siaran Langsung Berita Terkini Indonesia

Nasional

Jam Kerja 40 Jam Sepekan, Usulan 45 Jam Bukan Aturan Baru

Aturan jam kerja di Indonesia tetap mengacu pada batas 40 jam dalam sepekan, meski usulan menaikkannya menjadi 45 jam memicu perhatian setelah DPR mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan pada 6 Oktober 2026. Pemerintah menegaskan usulan tersebut belum menjadi ketentuan yang berlaku.

Isu itu mencuat di tengah pemberitaan mengenai usulan kalangan pengusaha. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) kemudian meluruskan kabar tentang usulan kerja 45 jam sepekan, sementara APRISINDO disebut mengajukan usulan serupa. Pemerintah menyatakan aturan yang berlaku tetap 40 jam sepekan dan meminta publik menunggu pengaturan lebih lanjut.

Usulan 45 jam belum menjadi aturan

Perbedaan antara usulan dan ketentuan hukum menjadi hal penting dalam membaca perkembangan ini. Angka 45 jam yang beredar bukan berarti pekerja otomatis harus menambah jam kerja. Berdasarkan keterangan yang dirangkum dalam pemberitaan, pemerintah belum menetapkan perubahan dari batas 40 jam per pekan.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli disebut meminta agar rincian aturan menunggu Peraturan Pemerintah. Artinya, detail pelaksanaan yang berkaitan dengan jam kerja belum dapat dipastikan hanya dari kabar mengenai usulan pengusaha. Pekerja dan pemberi kerja perlu merujuk pada ketentuan resmi yang berlaku, bukan menganggap usulan sebagai keputusan final.

Apindo juga mengklarifikasi pemberitaan soal usulan 45 jam seminggu. Namun, materi yang tersedia tidak memuat rumusan lengkap usulan maupun penjelasan teknis mengenai bagaimana jam kerja itu akan diterapkan. Karena itu, belum ada dasar untuk menyimpulkan adanya perubahan jadwal kerja atau kewajiban baru bagi pekerja.

UU baru memuat 23 bab dan 313 pasal

DPR mengesahkan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna pada Selasa, 6 Oktober 2026. Regulasi tersebut terdiri atas 23 bab dan 313 pasal. Pemerintah menyebut aturan itu disusun untuk memperkuat perlindungan pekerja sekaligus memberi kepastian hukum dalam hubungan kerja.

Cakupannya tidak terbatas pada jam kerja. UU tersebut juga memuat pengaturan mengenai hak normatif dan jaminan sosial, status hubungan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlindungan bagi kelompok pekerja tertentu. Sejumlah ketentuan lain yang disorot dalam pemberitaan meliputi pesangon, larangan menahan ijazah, hak pekerja perempuan, dan perlindungan bagi penyandang disabilitas.

UU baru juga membahas hubungan kerja kontrak dan pemagangan. Presiden KSPI Said Iqbal menyebut masa kerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu dibatasi maksimal empat tahun, sementara masa pemagangan paling lama enam bulan. Ia mengingatkan bahwa aturan pemagangan perlu memiliki batasan yang jelas agar peserta magang tidak digunakan untuk menggantikan pekerja.

Menunggu kepastian aturan pelaksanaan

Perdebatan soal jam kerja berkaitan erat dengan kejelasan batas antara waktu kerja, pemagangan, dan hubungan kerja. Said menilai persyaratan pemagangan perlu diperjelas, termasuk menyangkut jam kerja. Menurutnya, peserta magang bukan pekerja dalam hubungan kerja dan memperoleh uang saku, bukan upah minimum. Namun, pandangan itu merupakan penilaian yang ia sampaikan, bukan rincian batas jam magang yang telah ditetapkan dalam materi yang tersedia.

Said juga mengingatkan bahwa naskah final UU belum dapat diakses saat ia memberikan keterangan. Ia menyebut draf masih perlu disinkronkan antarpasal untuk menghindari tumpang tindih aturan maupun perbedaan definisi. Proses tersebut, menurut perkiraannya, dapat memerlukan waktu paling cepat dua minggu dan umumnya sampai sekitar satu bulan sebelum naskah akhir tersedia.

Kondisi itu membuat publik perlu membedakan antara keputusan pengesahan, isi aturan yang telah dipastikan, dan rincian yang masih menunggu dokumen final atau aturan pelaksana. Pengesahan UU merupakan langkah legislasi, tetapi tidak dengan sendirinya menjadikan setiap usulan yang beredar sebagai ketentuan yang langsung berlaku.

Untuk saat ini, informasi yang tersedia menyatakan batas kerja tetap 40 jam sepekan. Jika pemerintah menerbitkan aturan pelaksanaan yang menjelaskan pengaturan jam kerja, barulah rincian resminya dapat menjadi acuan. Sampai ada ketentuan tersebut, pekerja dan perusahaan sebaiknya mengikuti aturan yang berlaku dan mencermati pengumuman resmi pemerintah.

Siaranpublik