Siaran Langsung Berita Terkini Indonesia

Politik

Dudung Temui Ketua Partai Jelang Putusan MK soal Gibran

Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman akan menemui para ketua partai politik untuk membicarakan situasi politik menjelang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Langkah itu, kata Dudung, merupakan bagian dari upaya menjaga keadaan tetap terkendali sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Dudung menyampaikan rencana tersebut setelah mengikuti serah terima jabatan dari Djamari Chaniago di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Senin (5/10/2026). Ia mengatakan koordinasi juga akan dilakukan dengan kementerian terkait, Kepolisian, dan Kejaksaan.

“Bapak Presiden menyampaikan situasi politik ini harus betul-betul bisa terkendali dan nanti saya akan koordinasi dengan semua kementerian terkait, baik Kepolisian dan Kejaksaan,” kata Dudung.

Ia menambahkan, dirinya berencana sowan kepada para ketua partai untuk menyampaikan pentingnya menjaga situasi. Dudung mengimbau semua pihak menerima putusan MK agar proses hukum tersebut tidak berkembang menjadi persoalan politik yang lebih rumit.

Koordinasi politik dan keamanan menjelang putusan

Perkara yang menjadi perhatian Kemenko Polkam itu terdaftar dengan nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Para pemohon mempersoalkan syarat pendidikan Gibran dalam Pilpres 2024. MK menjadwalkan pembacaan putusan pada Selasa, 6 Oktober 2026, pukul 20.00 WIB.

Dudung menyebut kondisi politik dan keamanan ke depan harus semakin kondusif. Karena itu, ia menilai komunikasi dengan berbagai pihak diperlukan, termasuk dengan para pemimpin partai. Rencana pertemuan tersebut disampaikan sehari sebelum jadwal pembacaan putusan yang diumumkan MK.

“Termasuk nanti kepada para ketua partai nanti saya akan sowan, bahwa situasi ini harus betul-betul bisa dikendalikan,” ujarnya. Pernyataan itu disampaikan dalam konteks arahan Presiden agar situasi politik tetap terkendali, sekaligus upaya koordinasi lintas lembaga yang berada dalam lingkup perhatian Kemenko Polkam.

Dudung juga meminta semua pihak menghormati proses dan hasil persidangan. Ia berharap putusan atas perkara tersebut tidak memicu ketegangan. Pernyataan itu bukan penilaian atas substansi gugatan, melainkan penekanan pada pentingnya menjaga stabilitas politik dan keamanan.

Gugatan ijazah Gibran memasuki tahap putusan

Perkara tersebut diajukan oleh 12 pemohon, di antaranya Denny Indrayana, Brahma Aryana, Ansufri ID Sambo, Fachrul Razi, Bonatua Silalahi, dan Tiurma MS Sihombing. Gugatan telah melalui rangkaian persidangan sejak akhir September 2026 sebelum mencapai tahap pembacaan putusan.

Dalam petitumnya, para pemohon meminta MK membatalkan pelantikan dan penetapan Gibran sebagai wakil presiden. Mereka juga meminta MK memerintahkan MPR menggelar sidang untuk memilih wakil presiden baru. Permintaan tersebut merupakan isi petitum pemohon; keputusan atas perkara berada di tangan MK.

Ketua DPR Puan Maharani sebelumnya menyatakan akan menghormati apa pun keputusan MK. Saat ditanya mengenai relevansi dan waktu pengajuan gugatan, mengingat Pilpres 2024 telah berlangsung dua tahun sebelumnya, Puan kembali menegaskan bahwa proses yang berjalan di MK perlu dihormati.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menilai gugatan itu menjadi pengingat agar peserta pemilu tidak mengabaikan persyaratan. Menurut Ray, rangkaian persidangan tetap memiliki arti bagi perbaikan demokrasi, terlepas dari apa pun putusan MK.

Agenda lain Kemenko Polkam

Dalam kesempatan yang sama, Dudung mengatakan telah menerima gambaran dari Djamari Chaniago mengenai tugas kementerian dalam waktu dekat. Dua isu yang disebut menjadi perhatian ialah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta ekspor benih bening lobster atau benur.

Namun, terkait perkara Gibran, perhatian Dudung yang disampaikan kepada publik berpusat pada koordinasi dan upaya menjaga kondusivitas. Ia tidak menguraikan langkah penanganan khusus selain rencana berkomunikasi dengan kementerian terkait, aparat penegak hukum, dan ketua-ketua partai.

Dengan jadwal putusan yang telah ditetapkan, perkembangan perkara selanjutnya akan bergantung pada pembacaan keputusan MK. Pemerintah, melalui Kemenko Polkam, menyatakan akan mendorong situasi tetap terkendali; sementara para pihak diminta menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.

Siaranpublik