Siaran Langsung Berita Terkini Indonesia

Kesehatan

Bandung Perluas Skrining HIV demi Target Three Zero 2030

Pemerintah Kota Bandung memperluas sosialisasi dan skrining HIV sukarela untuk mendapatkan gambaran penyebaran kasus yang lebih akurat sekaligus mengejar target Three Zero 2030. Upaya tersebut dibahas bersama camat dan lurah se-Kota Bandung dalam pertemuan mengenai Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) HIV/AIDS di Hotel Horison Ultima, Senin, 12 Oktober 2026.

Wali Kota Bandung sekaligus Ketua Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengatakan pengukuran jumlah kasus HIV di kota itu belum sepenuhnya presisi. Kondisi tersebut membuat pemerintah perlu mendorong warga agar memahami manfaat skrining dan bersedia menjalaninya tanpa paksaan.

Target Three Zero 2030 yang diupayakan pemerintah mencakup tidak adanya infeksi HIV baru, kematian akibat AIDS, serta stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV (ODHIV). Menurut Farhan, langkah awal untuk menyusun penanganan yang tepat adalah memperoleh data penyebaran yang lebih baik.

Skrining HIV harus dilakukan secara sukarela

Farhan mengingatkan, skrining HIV tidak boleh dilakukan dengan paksaan. Kesediaan warga untuk memeriksakan diri harus tumbuh melalui pemahaman mengenai pentingnya mengetahui status HIV, sehingga sosialisasi menjadi bagian penting dari upaya penanggulangan.

“Angkanya tidak pernah benar-benar jelas. Sebesar apa sebetulnya penyebarannya, itu yang perlu kita ukur. Makanya, kita harus melakukan sosialisasi skrining,” ujar Farhan.

Pemkot Bandung berencana bekerja sama dengan berbagai lembaga kesehatan untuk memperluas edukasi dan mendorong pemeriksaan secara bertahap. Pendekatan kewilayahan akan digunakan agar sosialisasi dapat menjangkau masyarakat melalui struktur pemerintahan di tingkat kecamatan dan kelurahan.

Farhan menilai pengukuran kasus masih menghadapi tantangan karena kemungkinan ada penularan yang belum teridentifikasi. Ia menyebut kondisi itu sebagai fenomena gunung es. Karena itu, pemerintah ingin sosialisasi dilakukan berulang kali, bukan hanya dalam satu kegiatan.

“Terpenting sekarang kita lakukan sosialisasi. Tidak boleh hanya sekali, tetapi harus terus diulang. Sosialisasi tidak boleh berhenti,” ucap Farhan.

Edukasi dan pencegahan penularan HIV

Dalam pertemuan tersebut, Farhan menjelaskan sejumlah jalur penularan HIV, yakni melalui hubungan seksual yang tidak aman, penggunaan jarum suntik secara bergantian dalam penggunaan narkoba, serta penularan dari ibu kepada anak. Penularan dari ibu kepada anak, katanya, dapat dicegah melalui intervensi kesehatan yang tepat.

Upaya penanggulangan, menurut Farhan, tidak hanya berkaitan dengan pencegahan penularan. Pemerintah juga menghadapi tantangan berupa munculnya kasus baru dan kematian akibat AIDS. Pada saat yang sama, stigma dan diskriminasi terhadap ODHIV masih menjadi persoalan yang harus ditangani agar tujuan Three Zero dapat dicapai secara menyeluruh.

Ia menekankan, akses informasi dan pemeriksaan perlu dibarengi lingkungan yang tidak mengucilkan ODHIV. Dengan begitu, warga dapat mencari informasi atau menjalani skrining secara sukarela tanpa dibayangi perlakuan diskriminatif. Sosialisasi di tingkat wilayah diharapkan ikut membangun pemahaman tersebut.

Warga Peduli AIDS didorong masuk Musrenbang

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Bandung sekaligus Wakil Ketua KPA Kota Bandung, Asep Cucu Cahyadi, mengatakan penanggulangan HIV/AIDS membutuhkan kerja lintas sektor. Pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan perlu bersinergi agar program dapat berjalan di tingkat kota hingga lingkungan warga.

Pertemuan dengan camat dan lurah itu juga ditujukan untuk menyamakan persepsi serta memperkuat komitmen terhadap program Warga Peduli AIDS (WPA). Pemkot mendorong kegiatan WPA diakomodasi melalui mekanisme Musrenbang, sehingga pemberdayaan masyarakat dapat direncanakan lebih terarah dan memperoleh dukungan pembiayaan sesuai aturan.

“Peran serta masyarakat melalui WPA tidak akan berjalan optimal tanpa adanya dukungan pembiayaan yang sistematis dan berkelanjutan,” ungkap Asep.

WPA telah dibentuk di tingkat kecamatan dan kelurahan. Kelompok ini memiliki peran untuk meningkatkan pengetahuan warga, memperluas edukasi, dan memperkuat penanggulangan HIV/AIDS di lingkungan masing-masing. Pemerintah mendorong kelurahan memanfaatkan menu kegiatan HIV/AIDS dalam Musrenbang sebagai salah satu cara mendukung kerja WPA.

Pembiayaan berkelanjutan menjadi perhatian lain dalam program tersebut. Farhan menyebut dukungan donor internasional untuk program HIV di berbagai negara, termasuk Indonesia, berkurang. Pemerintah, kata dia, perlu mencari alternatif pendanaan, termasuk melalui sumber filantropi lainnya.

Pertemuan itu diikuti 230 peserta, terdiri atas perangkat daerah, camat, lurah se-Kota Bandung, serta community organizer KPA dari seluruh kecamatan. Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Bappeda, dan unsur terkait lainnya turut dilibatkan. Keberlanjutan koordinasi, sosialisasi, dan dukungan bagi WPA akan menjadi bagian penting dari upaya Bandung menuju target Three Zero 2030.

Siaranpublik