Siaran Langsung Berita Terkini Indonesia

Ekonomi

Tanah Tommy Soeharto 124 Hektare Belum Termanfaatkan

Empat bidang tanah milik PT Timor Putra Nasional (TPN) di Karawang, Jawa Barat, dengan luas total 124 hektare, belum dimanfaatkan setelah disita negara dalam penanganan piutang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Aset yang terkait dengan Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto itu sudah tiga kali dilelang, tetapi seluruhnya tak mendapat peminat.

Direktur Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Meirijal Nur mengatakan aset tersebut masih berada di bawah pengelolaan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Hingga keterangan itu disampaikan, aset belum diserahkan kepada LMAN untuk dikelola atau dimanfaatkan.

“Aset Pak Tommy Soeharto itu belum diserahkan ke LMAN karena masih di DJKN sebagai bagian dalam pengelolaan aset negara ini,” kata Meirijal di Perpustakaan Kementerian Keuangan, Gedung AA Maramis, Jakarta Pusat, Senin (16/11/2026).

Penyitaan tanah TPN dilakukan pada 2021

Penyitaan aset TPN berlangsung pada 2021 sebagai bagian dari upaya penagihan utang BLBI. Menurut catatan detikcom, proses di Karawang melibatkan 426 personel gabungan dari Polri, TNI, dan Satpol PP. Personel dibagi ke dalam lima kompi untuk mengamankan lima titik sita yang tersebar di lima bidang lahan.

Pengamanan dipimpin Kapolres Karawang dan dimulai sejak pukul 08.00 WIB. Dalam pelaksanaannya, tim Satgas BLBI sempat mendapat hambatan dari sekuriti salah satu perusahaan yang menyewa lahan tersebut. Setelah komunikasi dilakukan, penyitaan dan penilaian aset kembali dilanjutkan.

Penyitaan dilakukan karena pemerintah menilai tidak ada itikad baik untuk melunasi utang BLBI yang ditagihkan kepada Tommy Soeharto. Berdasarkan catatan yang dikutip dalam laporan, nilai kewajiban setelah ditambah biaya administrasi pengurusan piutang negara sebesar 10 persen mencapai Rp 2.612.287.348.912,95.

Nilai itu tercantum dalam surat Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) bernomor PJPN-375/PUPNC.10.05/2009 tertanggal 24 Juni 2009. Aset yang kemudian disita terdiri atas empat bidang tanah di wilayah Karawang dengan luas keseluruhan 124 hektare.

Tiga kali lelang, tak ada peserta

Setelah penyitaan, pemerintah berupaya menjual aset tersebut melalui lelang terbuka. Keempat bidang tanah ditawarkan dalam satu paket. Lelang pertama digelar pada 12 Januari 2022 dengan nilai limit Rp 2,42 triliun dan uang jaminan minimal Rp 1 triliun. Namun, tidak ada pembeli yang mengambilnya.

Pada lelang kedua, 27 April 2022, nilai limit diturunkan menjadi Rp 2,15 triliun. Uang jaminan juga dipangkas menjadi Rp 430,2 miliar. Penyesuaian itu belum cukup menarik minat peserta, sehingga aset kembali tidak terjual.

Upaya ketiga berlangsung pada 17 Juni 2022. Nilai limit turun lagi menjadi Rp 2,06 triliun, sedangkan uang jaminan ditetapkan Rp 420 miliar. Hasilnya tetap sama. DJKN menyatakan tidak ada pihak yang mendaftar dan menyetorkan uang jaminan hingga sehari sebelum batas akhir penawaran.

Rangkaian lelang tersebut menunjukkan bahwa penurunan harga limit belum menghasilkan penawaran. Namun, keterangan yang tersedia tidak merinci alasan calon peserta tidak mengikuti lelang maupun kondisi penggunaan lahan saat ini.

Opsi pemanfaatan masih berada di DJKN

Setelah lelang ketiga gagal, DJKN menyatakan aset itu tetap akan diupayakan menghasilkan pendapatan bagi negara. Rionald Silaban, yang saat itu menjabat Direktur Jenderal Kekayaan Negara, mengatakan pemerintah tengah melihat sejumlah opsi untuk memonetisasi aset.

Salah satu pilihan yang pernah disampaikan adalah menjual empat bidang tanah secara terpisah. Dengan cara itu, nilai limit tiap aset dapat lebih rendah dibandingkan penjualan dalam satu paket. Opsi lain ialah menyerahkan aset kepada pemerintah daerah atau kementerian dan lembaga terkait agar dapat digunakan untuk kepentingan publik.

“Yang penting kita bisa monetisasi atau itu kita kasihkan untuk bisa dimanfaatkan, termasuk bisa dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Jadi setiap opsi kita lihat,” kata Rionald pada Juni 2022.

Meski berbagai pilihan sempat disampaikan, status pengelolaan yang dijelaskan Meirijal menunjukkan aset tersebut belum beralih ke LMAN. Dengan demikian, langkah berikutnya masih bergantung pada keputusan pengelolaan di DJKN, termasuk apakah pemerintah akan kembali menawarkan tanah itu melalui lelang atau memilih bentuk pemanfaatan lain.

Belum adanya peminat dalam tiga lelang membuat aset sitaan itu belum menghasilkan manfaat yang diharapkan. Pemerintah masih memiliki pilihan untuk mengubah cara penjualan atau mengarahkan pemanfaatannya bagi kepentingan publik. Namun, sebelum keputusan itu diambil, tanah seluas 124 hektare tersebut tetap berada dalam pengelolaan DJKN.

Siaranpublik