Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH M Cholil Nafis mengkritik Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni setelah politikus NasDem itu meminta MUI tidak mengurusi konser. Cholil menilai Sahroni belum memahami tugas MUI dan menegaskan bahwa lembaga tersebut berhak menyuarakan sikap atas persoalan kebangsaan maupun kemanusiaan.
Polemik bermula dari unggahan Sahroni di akun Instagram resminya, @ahmadsahroni88. Ia meminta MUI berkonsentrasi pada agenda internal, termasuk sertifikasi halal, alih-alih ikut membahas penyelenggaraan konser.
“MUI fokus pd kerja kerja Sertifikat Halal yah Jangan Urusin Konser Konser, banyak tugas di internal MUI yang perlu di Kerjakan,” tulis Sahroni.
Pernyataan itu kemudian ditanggapi Cholil melalui akun X resminya, @cholilnafis. Ia menghubungkan sikap MUI terhadap konser dengan dukungan organisasi tersebut terhadap kemerdekaan Palestina dan penolakan terhadap penjajahan.
Cholil sebut sikap MUI berpijak pada konstitusi
Cholil mengatakan, dukungan terhadap kemerdekaan Palestina bukan persoalan yang berada di luar tugas MUI. Menurut dia, sikap tersebut sejalan dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menolak segala bentuk penjajahan.
Dalam unggahannya, Cholil mempertanyakan apakah Sahroni memahami landasan sikap tersebut. Ia menegaskan, pihak yang dinilai mendukung penjajahan patut ditolak, sementara keberpihakan kepada kemerdekaan Palestina merupakan bagian dari sikap kebangsaan yang ia sampaikan.
“Ini banyak yang tak ngerti tentang tugas MUI. Ini soal peneguhan UUD 45 bahwa Indonesia anti Penjajahan dan berpihak pada kemerdekaan Palestina. Maka semua yang mendukung penjajahan harus kita tolak. Apa Sahroni yang anggota DPR RI itu paham ini ya?” cetus Cholil.
Perbedaan pandangan itu memperlihatkan dua penekanan yang berbeda. Sahroni meminta MUI memusatkan perhatian pada pekerjaan internal dan sertifikasi halal, sedangkan Cholil menilai suara organisasi mengenai isu kebangsaan dan kemanusiaan juga termasuk dalam peran MUI.
Cholil luruskan kewenangan sertifikasi halal
Cholil juga menanggapi anjuran Sahroni agar MUI fokus mengurus sertifikasi halal. Ia mengingatkan bahwa kewenangan utama penyelenggaraan sertifikasi halal saat ini berada pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), sesuai ketentuan undang-undang.
Dengan demikian, menurut Cholil, sertifikasi halal bukan kewenangan MUI sebagaimana yang disiratkan dalam kritik Sahroni. Ia menyampaikan koreksi itu sekaligus menyoroti pemahaman Sahroni mengenai kedudukan MUI dan pembagian tugas kelembagaan.
Cholil menekankan bahwa MUI bukan lembaga pemerintah. Ia menyebut MUI sebagai wadah musyawarah organisasi-organisasi Islam yang menjalankan misi dakwah serta amar makruf nahi mungkar. Karena itu, ruang sikap MUI tidak terbatas pada urusan sertifikasi atau pekerjaan internal organisasi.
Dalam tanggapannya di kolom komentar Instagram Sahroni, Cholil menyebut pandangan kebangsaan, isu kemanusiaan global, hingga dinamika sosial seperti konser dapat menjadi bagian dari komitmen MUI. Ia juga menyentil Sahroni sebagai anggota DPR yang, menurutnya, perlu memahami posisi organisasi tersebut.
Polemik terkait konser Andrea Bocelli
Perdebatan itu muncul di tengah penolakan MUI terhadap konser Andrea Bocelli dan Israel Houghton di Indonesia. Keduanya disebut diduga terafiliasi dengan Zionis Israel. Bahan yang disampaikan tidak merinci bentuk afiliasi yang dimaksud maupun tanggapan Sahroni setelah Cholil memberikan kritik.
Isu konser pun berkembang menjadi perdebatan lebih luas tentang batas peran MUI: apakah organisasi itu semestinya membatasi diri pada urusan internal atau juga menyampaikan sikap atas persoalan sosial dan politik kemanusiaan. Cholil berpandangan, tugas MUI sebagai wadah ormas Islam mencakup penyampaian pandangan tersebut, sementara Sahroni mengarahkan perhatian pada sertifikasi halal dan agenda organisasi.
Perbedaan itu menempatkan dasar kewenangan dan alasan penolakan konser sebagai dua hal yang perlu dibaca secara terpisah. Di satu sisi, Cholil mengingatkan bahwa sertifikasi halal berada di bawah BPJPH; di sisi lain, ia mempertahankan hak MUI untuk menyuarakan pandangan kebangsaan dan kemanusiaan. Perdebatan selanjutnya akan bergantung pada penjelasan masing-masing pihak mengenai sikap terhadap konser dan landasan yang digunakan.