Siaran Langsung Berita Terkini Indonesia

Nasional

Terpidana Mati Menanti Komutasi, Ada yang 27 Tahun

Ratusan terpidana mati di Indonesia masih menunggu kepastian perubahan hukuman, sementara aturan pelaksana KUHP yang membuka peluang komutasi belum terbit. Catatan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menunjukkan, masa tunggu terlama mencapai 27 tahun—jauh melampaui masa percobaan 10 tahun yang diatur dalam KUHP baru.

Persoalan ini kembali mengemuka pada Hari Internasional Menentang Hukuman Mati, 10 Oktober 2026. Di balik vonis, para terpidana menjalani hari-hari dalam ketidakpastian: menanti apakah hukuman akan diubah atau eksekusi tetap membayangi.

Aturan komutasi belum terbit

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menempatkan pidana mati sebagai pidana khusus, bukan lagi pidana pokok. Hukuman itu dijatuhkan dengan masa percobaan 10 tahun. Setelah masa tersebut, terpidana berhak dinilai dan berpeluang memperoleh perubahan hukuman menjadi penjara seumur hidup.

Namun, ketentuan itu membutuhkan aturan pelaksana. Pasal 621 KUHP memberi waktu dua tahun sejak undang-undang disahkan untuk menyusun peraturan tersebut, termasuk peraturan pemerintah mengenai perubahan pidana. Tenggatnya jatuh pada 2 Januari 2025, tetapi aturan itu belum terbit sebagaimana dicatat dalam bahan laporan.

Akibatnya, mekanisme perubahan hukuman yang telah dibuka oleh KUHP belum dapat dijalankan. Data per 31 Desember 2025 mencatat sekitar 194 terpidana mati menunggu pelaksanaan ketentuan tersebut. Jumlah itu berpotensi bertambah seiring meningkatnya vonis mati.

Masa tunggu panjang dan jumlah terpidana meningkat

Dari kelompok yang menanti perubahan hukuman itu, 133 orang telah menunggu lebih dari 10 tahun. Sebanyak 56 orang berada dalam masa tunggu lebih dari 15 tahun, sedangkan 25 orang menunggu lebih dari 20 tahun. Masa tunggu terlama tercatat mencapai 27 tahun.

Gambaran lebih luas terlihat dalam Sistem Database Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Per 6 Oktober 2026, tercatat 683 terpidana mati, terdiri atas 674 laki-laki dan sembilan perempuan. Tindak pidana terkait peredaran gelap narkotika dan psikotropika menjadi perkara terbanyak, dengan 424 orang atau sekitar 70 persen dari total.

Pembunuhan berencana menempati urutan berikutnya dengan 156 terpidana, atau 25,6 persen. Sisanya mencakup sembilan terpidana kasus terorisme, masing-masing delapan orang untuk perkara pencurian dan perlindungan anak, serta dua orang yang tindak pidananya tidak diketahui dalam data tersebut.

Jumlah terpidana mati juga terus naik dalam beberapa tahun terakhir. Angkanya tercatat 404 orang pada 2021, menjadi 428 pada 2022, lalu 509 pada 2023, 562 pada 2024, dan 607 pada 2025. Dari Januari hingga 6 Oktober 2026, jumlah itu bertambah 76 orang menjadi 683.

Ketidakpastian yang berdampak pada kondisi terpidana

Jaringan Tolak Hukuman Mati (JATI) mengingatkan bahwa masa tunggu berkepanjangan dapat memunculkan death row phenomenon, yakni penderitaan psikologis dan fisik akibat hidup dalam bayang-bayang eksekusi. Ketidakpastian mengenai nasib hukuman, disertai kecemasan menunggu, menjadi bagian dari beban yang dialami terpidana di dalam penjara.

Organisasi itu mendesak pemerintah segera menjalankan komutasi pidana mati. Desakan tersebut berangkat dari perubahan arah kebijakan dalam KUHP baru yang membatasi penggunaan hukuman mati, tetapi belum diikuti perubahan nyata di lapangan.

Laporan ICJR mengenai kebijakan pidana mati pada 2025 mencatat adanya jarak antara politik hukum negara dan praktik penegakan hukum. Kerangka KUHP baru menunjukkan pergeseran menuju pembatasan pidana mati, sementara pendekatan represif dalam penegakan hukum dinilai membuat perubahan itu berisiko berhenti sebagai simbol.

Kisah Mary Jane Veloso memberi gambaran tentang panjangnya proses yang dapat dijalani seorang terpidana mati. Perempuan asal Filipina itu divonis mati setelah ditangkap pada 2010 di Yogyakarta dengan 2,6 kilogram heroin di dalam kopernya. Ia sempat dua kali masuk daftar eksekusi yang kemudian ditunda.

Setelah hampir 17 tahun menjalani hukuman di Indonesia dan Filipina, Mary Jane mendapat pengampunan mutlak dari Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. Ia dipindahkan ke penjara di Filipina pada 18 Desember 2024 dan kemudian dibebaskan pada September 2026. Perjalanannya menjadi pengingat bahwa kepastian hukum dan mekanisme peninjauan hukuman berpengaruh langsung pada hidup seseorang.

Selama aturan pelaksana komutasi belum tersedia, ratusan terpidana mati tetap menunggu tanpa kepastian kapan nasib hukuman mereka dinilai. Penyelesaian aturan turunan KUHP menjadi langkah penting agar perubahan kebijakan tidak berhenti di atas kertas, sekaligus memberi kejelasan bagi para terpidana dan keluarga mereka.

Siaranpublik