DPD PDI Perjuangan Jawa Barat menegaskan pencopotan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari ruang kerja Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi, Rojab Asy’ari, bukan sikap resmi partai. Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono menyebut tindakan kadernya itu sebagai keputusan pribadi, tanpa instruksi dari struktur partai.
Ono menyampaikan penegasan tersebut pada Kamis (8/10/2026). Ia mengatakan tidak ada arahan untuk menurunkan foto Gibran, baik dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC), DPD, maupun Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP.
“Itu merupakan sikap dan tindakan personal. Jadi tidak ada sekalipun instruksi dari partai,” kata Ono.
Pernyataan itu muncul setelah Rojab menurunkan bingkai foto Gibran dari ruang kerjanya di DPRD Kota Sukabumi. Rojab menyebut aksinya sebagai bentuk protes terkait polemik ijazah Gibran yang turut dibahas dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK).
PDIP Jabar akan mendalami alasan Rojab
Meski menyebut tindakan tersebut bersifat pribadi, Ono belum memastikan apakah partai akan mengambil langkah terhadap Rojab. DPD PDIP Jabar, kata dia, akan lebih dulu mencari tahu alasan dan motivasi di balik pencopotan foto tersebut.
Ono mengatakan pihaknya perlu mendalami persoalan sebelum menentukan sikap. Ia juga menyebut akan melaporkan hasil pendalaman kepada DPP apabila ditemukan hal yang berkaitan dengan partai.
“Nanti kita akan melihat situasinya, nanti juga akan kita dalami, misalnya yang di Sukabumi itu, paling tidak nanti saya coba untuk menggali motivasi apa yang ada di Pak Rojab,” ujar Ono.
Ia menambahkan, partai memiliki mekanisme internal jika suatu tindakan kader berkaitan dengan kebijakan atau sikap resmi organisasi. Namun, Ono belum menyatakan bahwa mekanisme tersebut telah dijalankan dalam kasus Rojab.
Penegasan mengenai status tindakan itu menjadi penting karena Rojab merupakan anggota Fraksi PDIP sekaligus Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi. Ono membedakan tindakan seorang kader secara pribadi dari keputusan yang dikeluarkan atas nama partai. Sampai pendalaman dilakukan, ia menyatakan pencopotan foto tersebut tidak dapat disebut sebagai instruksi atau sikap kelembagaan PDIP.
Polemik ijazah Gibran jadi alasan protes
Rojab menjelaskan bahwa pencopotan foto itu berkaitan dengan polemik ijazah Gibran yang bergulir dalam persidangan di MK. Ia mengaku merasa malu melihat sosok wakil presiden yang, menurut penilaiannya, belum dapat membuktikan keabsahan ijazah setara SMA dalam persidangan.
Penilaian tersebut merupakan alasan yang disampaikan Rojab untuk menjelaskan tindakannya. Dalam keterangannya, ia menyatakan foto itu diturunkan sementara dan dititipkan ke bagian Sekretariat DPRD Kota Sukabumi.
Rojab mengatakan foto Gibran akan tetap disimpan di sekretariat sampai terdapat fakta hukum lanjutan yang menyatakan ijazah tersebut sah secara hukum. Pernyataan itu menggambarkan sikap Rojab atas polemik yang sedang berlangsung, bukan kesimpulan hukum mengenai keabsahan ijazah.
Ono sendiri mengatakan dinamika di tengah masyarakat setelah keputusan MK mungkin menjadi salah satu latar respons personal Rojab. Namun, dari sisi kelembagaan, ia menyatakan PDIP sejak awal tidak mengambil sikap khusus terkait persoalan tersebut.
Ono: Keputusan MK patut dihormati
Menurut Ono, PDIP tidak memiliki kepentingan dalam polemik itu. Ia mengatakan sejumlah fungsionaris DPP juga telah menyampaikan hal serupa. Partai, lanjutnya, menempatkan perkembangan terkait keputusan MK sebagai informasi publik dan menghormati apa pun keputusan lembaga tersebut.
Pernyataan Ono sekaligus memisahkan dua hal: protes yang disampaikan Rojab dan sikap resmi partai. PDIP Jabar belum menyebut adanya keputusan organisasi untuk menindak kadernya, sementara pendalaman mengenai motivasi Rojab masih akan dilakukan.
Dengan demikian, perkembangan berikutnya bergantung pada hasil penelusuran internal DPD PDIP Jabar dan, jika diperlukan, pembahasan melalui mekanisme partai. Sementara itu, polemik yang melatarbelakangi tindakan Rojab tetap berada dalam ranah persidangan dan informasi publik, dengan Ono menegaskan bahwa keputusan MK harus dihormati.